Pengawasan Digital: Kesepakatan Wiretapping Telkomsel dkk

 

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai kesepakatan wiretapping oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan operator telekomunikasi di Indonesia:

---

📘 Ringkasan Kesepakatan Wiretapping

• Pada 24–25 Juni 2025, Kejaksaan Agung menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat operator besar: Telkomsel, Indosat, Telkom (Telkomsel unit), dan XL Axiata (Bisnis.com, Eramuslim).

• MoU ini mencakup pengoperasian perangkat penyadapan (wiretap) serta pertukaran dan penyediaan rekaman data komunikasi untuk mendukung penegakan hukum, misalnya pelacakan buronan (DPO) atau penyelidikan kasus kejahatan serius (Bisnis.com).

---

✅ Alasan Resmi dan Pushback dari Kejaksaan

• Kejagung menegaskan bahwa penyadapan ini hanya dilakukan untuk keperluan hukum, misalnya mengejar DPO, bukan untuk pengawasan massal (majalahprosekutor.com, INP | Indonesian National Police, thejakartapost.com).

• Tindakan ini berdasar pada Pasal 30B UU No. 11/2021 yang memberi kewenangan intelijen kejaksaan atas penyelidikan dan penggalangan data hukum (Eramuslim).

• Juru bicara Harli Siregar menekankan bahwa mekanisme diambil secara berhati-hati dan bertanggung jawab (majalahprosekutor.com).

• Operator menyatakan akan mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi 2022, yang mengenakan denda hingga 2% dari pendapatan tahunan jika terjadi pelanggaran data (theacehpost.com).

---

❗ Kekhawatiran Publik & Kritik

• Koalisi masyarakat sipil, termasuk Raksha Initiatives, ELSAM, ICJR, dan lainnya, mendesak pembatalan MoU tersebut karena bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 40) yang melarang penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah (Kompas.tv).

• Pakar privasi digital dan aktivis HAM mengingatkan bahwa tidak ada ketentuan jelas mengenai:

  • siapa yang bisa disadap,

  • durasi penyimpanan data,

  • lembaga mana yang dapat mengakses data,

  • dan tidak ada pengawasan independen atas praktik tersebut (theacehpost.com).

• Analis Wahyudi Djafar memperingatkan potensi mass surveillance, terutama karena kekuasaan wiretapping Kejagung bisa melebihi polisi dan KPK (Reuters).

---

🔍 Tabel Ringkasan: Aspek Utama

Aspek	Penjelasan
Operator	Telkomsel, Indosat, Telkom, XL Axiata
Tujuan resmi	Penegakan hukum — pelacakan DPO, bukti penyidikan
Dasar hukum	Pasal 30B UU No. 11/2021
Pengawasan publik	Didesak oleh Koalisi Masyarakat Sipil
Risiko utama	Pelanggaran hak privasi, potensi pemantauan massal
Ketentuan data	Belum ada batasan durasi atau lembaga pengakses
Jaminan operator	Komitmen patuh UU PDP 2022

---

🔭 Apa yang Perlu Diamati Selanjutnya?

• Adakah revisi RUU Penyadapan untuk memperjelas batasan teknis dan pengawasan independen?

• Partisipasi lembaga pengawas — apakah akan ada auditor atau panel etik eksternal?

• Bagaimana implementasi praktik di lapangan — apakah target individu memang benar-benar terbatas pada pelaku DPO?

• Dampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan telecom di era digital.

•